Kementrian Ristek Dikti mengadakan Wokrshop RAN HAM Pendidikan Tinggi pada  selama 2 hari mulai tanggal 7 Juli 2017 Sd 8 Juli 2018 yang dikoordinir langsung oleh Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Ristek Dikti, pelaksaan tersebut melibatkan semua perguruan tinggi Swasta dan Negeri di wilayah Kalimantan Utara.

Wakil Ketua II STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati (Muhammad, M.Kom ) Menugaskan Kepada Dosen Dosen dari masing-masing bagian yaitu Hadriansa, M.Kom (Ketua LPPM), Haryansyah, M.Kom ( Ketua Program Studi Teknik Informatika ), Aida Indriani ( Ketua Senat), Sinawati, M.Cs ( Ketua Program Studi Sistem Informasi), Evidianti Bintari, M.Kom ( Ketua Program Studi Manajemen Informatika), Kandi Harianto, M.Cs ( Bidang Kemahasiswaan),  dan Aidil, M.Kom (Bidang Kehumasan).

Dalam Acara tersebut ada tiga narasumber yang hadir untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan HAM di dalam lingkungan Pendidikan Tinggi, antara lain.

-          Nilai-nilai HAM dalam penguatan Pendidikan yang Humanis dan Berkarakter Kebangsaan yang dibawakan langsung oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum. (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional )

-          Diskriminasi Dalam Pendidikan Tinggi : Pola Kecendrungan dan Orientasi oleh Dr. H.Jaka Triyana, S.H., LL.M., MA (Dosen Universitas Gajah Mada)

-          Diskriminasi dan Segregasi di Lingkungan Perguruan Tinggi : Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Oleh Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum (Dosen Universitas Gajah Mada)

-          Pmbelajran dan Kesejahteraan Psikologis Mahasiswa Generasi Milenial Oleh ( Yuli Fajar Susetyo, S.Psi., M.Si. Psi (Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gajah Madah

Selama 2 hari peserta diwajibkan bermalam di hotel untuk saling mengenal antar dosen dari Perguruan tinggi, dan membahas permasalahan permasalahan yang ada di dalam lingkungan kampus yang berhubungan dengan HAM, Riski Dahlan Salah Satu Mahasiswa STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati Mempertanyakan Hak Mahasiswa untuk mendapatkan IPK tertinggi, disisi lain Organisasi Juga Lebih Penting, Menurut Riski Dahlan IPK Bukanlah Patokan Untuk Pencapaian Kesuksesan, tapi tentu harus di barengin dengan berbagai organisasi yang ada baik di dalam kampus maupun diluar kampus.

Muhammad, M.kom. Juga memberikan Pertanyaan kepada narasumber, tentang nilai IPK. Kenapa Kita selalu tuntut mahasiswa mendapatkan nilai IPK tinggi, karena Apabila Mahasiswa sudah Lulus, Para Pengguna Lulusan rata-rata yang dicari adalah nilai IPK bukan, Seharusnya Pemerintah itu menerbitkan undang-undang tentang perekrutan pekerjaan tidak berdasarkan IPK.

 

 

 

Kordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah 11 Kalimantan yang membawahi dan mengkoordinasi seluruh Perguruan Tinggi Swasta di seluruh propinsi Kalimantan, selalu berupaya dan bekerja keras dalam mewujudkan dan menciptakan perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Banyak upaya yang dilakukan, salah satunya adalah melalui rapat kerja. Baru saja dilaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kopertis Wilayah XI Kalimantan yang mengusung tema “Peningkatan Mutu PTS Berkesinambungan Menuju Akreditasi Unggul” yang dilaksanakan di Pontianak 26-27 Juli 2016 kemarin. Kegiatan yang dikuti oleh seluruh PT swasta yang ada di wilayah Kalimantan ini menghadirkan beberapa narasumber penting diantaranya : Dirjen Belmawa, Dirjen Kelembagaan IPTEK DIKTI, Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Koordinator Kopertis Wilayah XI Kalimantan. Tentunya momen ini tidak disiasiakan oleh seluruh perguruan tinggi untuk berdiskusi panjang guna peningkatan kualitas PT masing-masing.

STMIK PPKIA